Sistem Pemantauan & Diseminasi Pengendalian Kualitas Pembangunan Daerah
UU No. 14 Tahun 2008 (KIP)
Logo Pemda
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI / KABUPATEN

KANDALI

Data Agregat Pengendalian Pembangunan Daerah

Transparansi Pelaksanaan Paket Pembangunan & Kualitas Konstruksi

Pusat data pelaporan makro pelaksanaan paket pekerjaan infrastruktur di bawah pengawasan Perangkat Daerah, Konsultan Pengawas, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertib, terukur, dan akuntabel.

Total Alokasi Anggaran
Rp 3.415.199.000
Akumulasi pagu seluruh paket fisik
Total Paket Terdata
2 Paket
Kegiatan konstruksi diawasi
Perangkat Daerah (OPD)
2 Instansi
Dinas teknis pengelola kegiatan
Sektor Klasifikasi
2 Bidang
Sub-klasifikasi pekerjaan
Rapor Akuntabilitas Kinerja Triwulan

Perangkat Daerah (OPD) dengan Pengendalian Terbaik

Evaluasi kepatuhan tata kelola Kurva S, kedisiplinan administrasi PPK, dan akurasi progres pengawasan lapangan.

Peringkat I (Terbaik)

Kecamatan Lengkong

Pimpinan: Pimpinan Dinas
Skor Evaluasi Nilai Komposit Mutu
79.6 / 100
Peringkat II

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung

Pimpinan: Pimpinan Dinas
Skor Evaluasi Nilai Komposit Mutu
58.0 / 100
Sistem Informasi Geografis (GIS) Koordinat Infrastruktur Terverifikasi

Peta Sebaran Lokasi Pekerjaan Fisik Daerah

Klik pin lokasi untuk membedah data teknis paket, perangkat daerah pengampu, dan status fisik.

Selesai Berjalan Persiapan

Sebaran Beban Paket per Perangkat Daerah (OPD)

Akumulasi paket kegiatan konstruksi dan serapan pagu anggaran pada masing-masing instansi.

Total: 2 Instansi Terdata
1.03.0.00.0.00.01.0000 DSDABM Bandung

Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung

Volume Paket 1 Paket
Pagu Anggaran Rp 900.000.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 Kec. Lengkong

Kecamatan Lengkong

Volume Paket 1 Paket
Pagu Anggaran Rp 2.515.199.000
Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik (PPID): Data yang disajikan pada portal ini merupakan data agregat publik berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Rincian dokumen lelang teknis, dokumen kontrak internal, dan berkas pengawasan harian dikelola secara tertutup dalam sistem kerja PPK dan Konsultan Pengawas berwenang.